Perkuat Sinergi Demokrasi, Bawaslu Samarinda Kunjungi Sekretariat Partai Buruh

Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda terus memperkuat sinergi dengan partai politik melalui agenda Konsolidasi Demokrasi. Pada Kamis (26/2/2026), rombongan Bawaslu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretariat Partai Buruh Kota Samarinda yang berlokasi di Jalan Tatako, Gang Bahagia, Kecamatan Sambutan.

Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin, beserta anggota komisioner lainnya Imam Sutanto, Padlansyah, dan Tumenggung Udayana disambut hangat oleh Ketua Partai Buruh Samarinda, Surya Samudera, beserta jajaran pengurus partai.

Mengawali diskusi, Anggota Bawaslu Samarinda, Imam Sutanto, menyampaikan apresiasinya atas sambutan pihak partai. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk membangun komunikasi yang sehat antara pengawas pemilu dan peserta pemilu.

"Kami berterima kasih atas keterbukaan rekan-rekan Partai Buruh. Inti dari pertemuan ini adalah Konsolidasi Demokrasi, di mana sinergi antara Bawaslu dan partai politik sangat krusial demi menjaga kualitas proses demokrasi kita ke depan," ujar Imam.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Abdul Muin, memaparkan lebih detail mengenai misi besar di balik kunjungan ini. Ia menekankan empat poin utama terkait Penguatan Pengawasan Partisipatif:

1. Fondasi Pemilu 2029: Membangun kerangka pengawasan sejak dini guna menghadapi kontestasi politik di tahun 2029.

2. Kematangan Sistem: Mengupayakan pendewasaan sistem demokrasi di tingkat lokal agar lebih transparan dan akuntabel.

3. Himpun Aspirasi Daerah: Menyerap masukan dan mendengar dinamika demokrasi yang terjadi di lapangan secara langsung dari perspektif partai politik.

4. Evaluasi Komprehensif: Meninjau kembali pelaksanaan Pemilu 2024, baik Pemilihan Presiden/Wakil Presiden maupun Pilkada, sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai namun substantif ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan pemahaman dalam mengawal jalannya aturan main politik di Kota Tepian.(*)