Perkuat Barisan Demokrasi, Bawaslu Samarinda Gandeng Mahasiswa UINSI Lawan Politik Uang

Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda terus aktif membangun jejaring pengawasan partisipatif. Kali ini, kantor Bawaslu Samarinda menerima kunjungan hangat dari delegasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI UINSI Samarinda, Salad Alwy Baihaqy.(4/2/20/26)

Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari safari diskusi sebelumnya yang telah dilakukan Bawaslu bersama mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) dan GMNI. Fokus utamanya tetap konsisten: mempertebal benteng pertahanan demokrasi di tingkat akar rumput.

Salah satu poin krusial dalam diskusi tersebut adalah edukasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65. Berdasarkan putusan tersebut, kampanye kini diperbolehkan dilakukan di tempat pendidikan, namun dengan catatan ketat:

• Wajib mendapatkan izin dari pihak institusi.

• Hadir tanpa atribut kampanye yang mencolok.

• Memenuhi seluruh persyaratan teknis yang diatur dalam regulasi pemilu.

Bawaslu Samarinda mengajak para aktivis mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam melawan praktik money politic (politik uang). Kolaborasi ini dinilai vital mengingat mahasiswa memiliki idealisme dan jangkauan luas untuk mengedukasi masyarakat.

"Konsolidasi demokrasi tidak boleh berhenti meski tahapan pemilu sedang tidak berjalan. Kita harus mewujudkan demokrasi substansial, bukan sekadar prosedural," ungkap pihak Bawaslu dalam pertemuan tersebut.

Gerakan masif ini bukan tanpa alasan. Langkah Bawaslu Samarinda merupakan tindak lanjut dari Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026. Instruksi tersebut menegaskan bahwa tugas konsolidasi demokrasi oleh pengawas pemilu harus tetap berjalan secara konsisten, bahkan di luar tahapan pemilu resmi.

Harapannya, semangat pengawasan ini dapat "viral" di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa seperti HMI dan GMNI, kesadaran akan bahaya politik uang diharapkan tertanam kuat demi masa depan kepemimpinan daerah yang lebih bersih dan berintegritas.(*)