Konsolidasi Demokrasi : Bawaslu Samarinda Kunjungi DPD Golkar, Bahas Validitas Data pemilih hingga Efisiensi Biaya Politik

Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda – Meski perhelatan Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda sudah mulai "tancap gas". Pada Selasa (28/4/2026), rombongan Bawaslu menyambangi kantor DPD Partai Golkar Kota Samarinda dalam rangka konsolidasi demokrasi dan silaturahmi hangat.

Acara yang berlangsung santai ini dibuka oleh Anggota Bawaslu Samarinda, Imam Sutanto. Ia menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan formal, melainkan upaya memperkuat sinergi antara pengawas dan peserta pemilu demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Abdul Muin, menyampaikan harapannya agar diskusi ini menjadi modal awal yang kuat.

"Harapan kita bersama, pertemuan ini bisa memberi kontribusi nyata bagi kemajuan Bawaslu dalam menyambut Pemilu 2029 mendatang," ujarnya.

Tak hanya soal regulasi, diskusi juga menyentuh hal teknis. Tumenggung Udayana dari pihak Bawaslu secara khusus mengajak Golkar berdiskusi mengenai evaluasi perekrutan saksi partai politik—elemen kunci dalam menjaga suara di TPS.

Kedatangan rombongan Bawaslu disambut langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Samarinda sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Rusdi. Didampingi jajaran pengurus dan pimpinan DPRD lainnya, Rusdi mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan Bawaslu.

Dalam pertemuan tersebut, ada empat isu krusial yang dibahas secara mendalam namun dengan bahasa yang ringan:

1. Waspada Data "Hantu": Validitas data pemilih jadi sorotan utama. Jangan sampai orang yang sudah meninggal atau pindah domisili masih terdaftar. Tujuannya satu: agar formulir C6 (undangan mencoblos) tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

2. Menekan Biaya Politik: Diskusi ini juga mencari jalan keluar bagaimana agar kampanye tidak melulu soal "adu isi dompet". Semua pihak sepakat perlu ada cara agar biaya politik tidak terlalu mahal dan tetap sehat.

3. Evaluasi Pahitnya PSU: Pemungutan Suara Ulang (PSU) ternyata membawa dampak domino, mulai dari kerugian bagi caleg, profesionalitas petugas TPS yang dipertanyakan, hingga anggaran yang membengkak. Ini jadi evaluasi besar agar tidak terulang kembali.

4. Estetika Kota & Baliho: Penempatan baliho kampanye ke depan diharapkan lebih proporsional. Selain agar pesan sampai ke warga, keindahan kota Samarinda juga harus tetap terjaga.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi intensif demi menciptakan iklim politik yang sejuk di Kota Tepian.(*)