Bawaslu Samarinda Audiensi ke Kodim 0901, Tegaskan Netralitas TNI dalam Pemilu

Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda melakukan kunjungan audiensi ke Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0901/Samarinda pada Sabtu (21/2). Kedatangan rombongan Bawaslu disambut langsung oleh Dandim 0901/Samarinda, Kolonel Inf Arif Hermad, S.I.P., M.M.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait peran TNI dalam pesta demokrasi. Kolonel Inf Arif Hermad menegaskan bahwa posisi TNI dalam penyelenggaraan Pemilu bersifat pendampingan keamanan guna memastikan seluruh tahapan berjalan kondusif.

Dalam audiensi tersebut, ditekankan bahwa netralitas TNI merupakan harga mati yang telah diatur secara ketat dalam konstitusi dan perundang-undangan. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136, TNI wajib bersikap netral terhadap seluruh peserta maupun calon peserta Pemilu.

Ketidaknetralan anggota TNI aktif dapat berimplikasi pada sanksi pidana serius, sebagaimana diatur dalam:

• Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016

• Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015

"TNI berkomitmen penuh menjaga netralitas. Peran kami adalah mengawal keamanan, bukan memihak pada kepentingan politik mana pun," ujar Kolonel Inf Arif Hermad dalam pertemuan tersebut.

Selain membahas aturan formal, audiensi ini juga mengevaluasi dinamika di lapangan. Salah satu poin yang disoroti adalah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan individu berlatar belakang militer.

Setelah ditelusuri, beberapa kasus tersebut ternyata melibatkan individu yang sudah berstatus Purnawirawan (sipil). Namun, karena kurangnya sosialisasi terkait perubahan status tersebut ke publik, muncul persepsi miring yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Bawaslu dan Kodim 0901 sepakat untuk memperkuat koordinasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami batasan antara personel aktif dan yang telah purnabakti, guna menghindari kesalahpahaman informasi selama masa Pemilu.(*)