Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Bahas Evaluasi Pilkada Serentak 2020 dan Persiapan Pemilu Serentak 2024

Balikpapan, Bawaslu Kota Samarinda – Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin didampingi oleh Anggota Imam Sutanto menghadiri kunjungan kerja dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Selasa (30/3/2021)

Pada agenda ini dihadiri pula oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta sejumlah pejabat dari forkopimda Kaltim, Kejati Kaltim, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Polda Kaltim, Perwakilan Kemendagri, Ketua KPU dan Bawaslu Kab/Kota se Kalimantan Timur.

Pada kesempatan agenda kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI H Ahmad Doni Kurnia Tandjung S.Si MT didampingi 10 orang anggotanya. Hadir juga pada acara ini diantaranya adalah Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Kaltim DR. Jauhar Effendi, perwakilan dari KPU RI, Bawaslu RI dan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Rudiansyah SE.

Ketua KPU Provinsi Kaltim Rudiansyah menyampaikan, pada Pilkada tahun 2020 lalu tingkat partisipasi pemilih terbilang lebih tinggi dari Pilkada tahun 2009 lalu. Padahal saat Pilkada tahun 2020 KPU menggelarnya dalam situasi Pandemi Covid 19. “Memang secara nasional target kita adalah 77,5 persen. Namun di Kaltim hampir semua kabupaten kota yang berjumlah 9 daerah, semuanya mengalami peningkatan dibanding pada Pilkada tahun 2009. Ini patut kita apresiasi. Sebab pelaksanaannya di tengah Pandemi Covid 19,” ujar Rudiansyah.

Dalam agenda kunjungan kerja yang bertajuk “Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Komisi II di Kalimantan Timur”, Doni Kurnia Tanjung memaparkan pertemuan ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama adalah Komisi II DPR RI sengaja membentuk Panitia Kerja evaluasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Menurutnya pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 itu adalah Pilkada yang bersejarah. Bersejarahnya itu menurut Doni adalah karena Indonesia melaksanakan Pilkada sebanyak 270 kali dalam waktu yang bersamaan dalam suasana Pandemi. Pada saat itu DPR RI banyak sekali mendengarkan pro dan kontra pada saat pelaksanaan Pilkada itu. Karena pada masa tahapan tahapannya itu datang Pandemi yang di luar dugaan.

“Maka kita sempat putuskan untuk ditunda selama tiga bulan dan kita putuskan penyelenggarannya pada 9 Desember 2020,” ujarnya.

Anggota DPR dari Partai Golkar ini juga menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang dinyatakan berhasil itu menurutnya ada tiga parameter yang membuat Pilkada Tahun 2020 itu berhasil. Parameter pertama adalah seluruh tahapan, mulai tahapan pertama sampai tahapan terakhir hingga sengketa di Mahkamah Kontistusi selesai dijalani.

“Semua tahapan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan,” imbuhnya.

Imam Sutanto Anggota Bawaslu Kota Samarinda  yang menghadiri agenda tersebut menjelaskan pula ada pembahasan mengenai persiapan pemilu serentak yang di gelar pada tahun 2024 mendatang yang memiliki tantangan yang cukup berat. Yang mana pada pemilihan serentak tahun 2024 nantinya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah sekaligus pemilihan calon legislatif serta presiden dan wakil presiden.

“Ada pembahasan persiapan Pilkada 2024, bisa jadi tahapannya dimulai tahun ini (2021)” pungkasnya.(*)

Penulis & Foto : Humas Bawaslu Kota Samarinda